Panwaslu Tuding Caleg ‘Sengaja’ Langgar Aturan

Taput-ORBIT:  Sejumlah alat peraga kampanye Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang akan berkompetisi pada Pemilihan Umum 9 April 2014, hingga saat ini masih terpasang di sembarang tempat.

Alat peraga seperti spanduk dan baleho Caleg,  terpasang di sejumlah jalan protokol, sarana umum, hingga di pohon pohon meski merupakan pelanggaran atas pedoman pelaksanaan kampanye seperti tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15/2013.

“Kita sudah menginventarisir beberapa titik penempatan alat peraga yang menyalahi aturan. Namun sangat disesalkan para Caleg ini sepertinya  sengaja melanggar aturan,” kata Sardion Situmeang, Divisi Humas Panwaslu Taput kepada Harian Orbit Kamis (9/1) di Tarutung.

Untuk itu, Sardion berharap pihaknya secepatnya dapat bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Taput untuk menertibkan  alat peraga kampanye yang melanggar aturan itu. “Temuan pelanggaran ini sudah kita data dan segera diserahkan ke KPUD sebagai bukti,” tegasnya.

Ketua Panwaslu Taput,  Edward VT Lumbantobing juga mengatakan segera menyurati KPUD sebagai langkah awal koordinasi dalam rencana penertiban alat peraga tersebut.

“Harusnya KPU sudah melakukan sosialisasi zona lokasi pemasangan alat peraga sehingga partai politik  dan masing masing calegnya, mengetahui dimana saja lokasi penempatan alat peraga yang sesuai aturan,” katanya.

Terpisah, Ketua KPUD Taput Lamtagon Manalu menyebutkan, pihaknya telah menyurati sejumlah Parpol agar para Caleg mentaati segala peraturan tentang  zona pemasangan alat peraga kampanye.

Dia meminta agar Parpol yang sudah terlanjur memasang alat peraga kampanye namun tidak sesuai dengan zona yang sudah ditentukan, segera memindahkannya ke lokasi yang sudah ditetapkan. “Untuk setiap kelurahan dan desa hanya ada dua lokasi pemasangan alat peraga kampanye,” ujarnya. Od-24

Sumber : harianorbit.com

Jabatan 5 Komisioner KPUD Taput Diperpanjang

Taput-ORBIT: Jabatan lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Utara (Taput) yang berakhir Desember 2013 diperpanjang hingga keseluruhan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Taput selesai. Perpanjangan masa jabatan komisioner KPUD tersebut dikeluarkan oleh KPUD Sumatera Utara (Sumut), sehingga keseluruhan aktifitas sih dilakukan oleh Komisioner yang terpilih tahun 2008 yang lalu.

“Memang sudah seharusnya periodisasi, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka kami secara otomatis harus menyelesaikan seluruh tahapan Pemilukada. Bahkan jika itu sampai pada 2015 maka kami juga akan menjabat menjadi anggota KPUD hingga tahun mendatang,” ujar ketua KPU Taput, Lamtagon Manalu kepada Orbit digital, Rabu (8/1) di Tarutung.

Lamtagon mengatakan perpanjangan masa jabatan merupakan hal yang mutlak dilakukan mengingat pelaksanaan Pemilukada masih berlangsung. Sehingga selain pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemilukada, maka otomatis KPUD Taput juga menangani proses pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

“ Tidak mungkin ada dua KPUD di satu daerah. Sehingga sejauh ini untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif masih kita yang mengerjakan,” tukasnya.

Sumber : harianorbit.com

Korupsi Bansos Taput, Negara Rugi Rp 5 Miliar

Taput-ORBIT: Dugaan korupsi  dana  Bantuan Sosial (Bansos)  di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.27,5 Miliar berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp.5 Miliar lebih. Jumlah kerugian tersebut masih merupakan taksiran kasar berdasarkan dampak atas tindakan penyalahgunaan anggaran yang masih terus ditelusuri pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarutung.

“ Dari hasil pemeriksaan sementara dugaan korupsi Bansos Disdik  yang terjadi di empat unit Sekolah Dasar (SD) yang telah dilakukan hingga mengerucut pada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Praktik korupsi yang terungkap dapat teramati dari sedikitnya tiga poin tindakan/perbuatan, yakni soal adanya commitment  fee, perencanaan, dan fisik bangunan bermasalah,” ujar Hery Situmorang, Kasi Pidana Khusus Kejari Tarutung kepada Orbit Digital, Jumat (10/1) di Tarutung.

Menurutnya, kerugian negara dari praktik korupsi tersebut merupakan akumulasi dari indikasi ‘commitment  fee’, sebesar 10 persen ditambah kerugian lainnya yang timbul dari pengurangan volume fisik pengerjaan  serta kerugian lainnya yang dapat dinominalkan.

“Itu hanya dari taksiran kasar, sebab soal kepastian jumlah kerugian yang timbul merupakan kewenangan pihak yang berkompeten dalam hal itu, yakni Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” sebutnya.

Untuk mengetahui jumlah kerugian tersebut, penyidik Kejari Tarutung dibantu ahli bangunan dari Politekhnik Medan serta ahli keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sengaja didatangkan untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian negara yang timbul dari dugaan tindakan korupsi ini.

Sumber : harianorbit.com

Kontrak Sudah Habis: Jembatan Seminarium dan Lumban Rihit Belum Selesai

METROSIANTAR.com, TAPUT – Dua proyek jembatan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Taput yang berada di Kecamatan Sipoholon, yakni di Desa Lumban Rihit dan Desa Sirongit Sipoholon belum selesai dikerjakan, padahal masa kontraknya sudah berakhir 2013 lalu.

Kepala Dinas PU Taput Anggiat Rajagukguk yang dikonfirmasi METRO melalui telepon selulernya, Selasa (7/1) membenarkan proyek jembatan Lumban Rihit belum selesai dikerjakan oleh kontraktornya. Seharusnya dua proyek tersebut sudah harus selesai dikerjakan 30 Desember 2013 sesuai dengan masa kontrak.

“Oleh karena itu, sejak berakhirnya masa kontrak, kontraktor didenda per harinya hingga menyelesaikan proyek tersebut. Masa penyelesaiannya sendiri hingga 50 hari ke depan,” katanya.

Anggiat menjelaskan, jembatan Lumban Rihit tersebut berbiaya Rp500 juta lebih. Sedangakan, proyek jembatan di Desa Sirongit berbiaya Rp1,7 miliar. “Namun, kalau untuk jembatan Sirongit, itu hanya untuk tahap rangkanya saja. Sedangkan lantainya akan dilanjutkan tahun ini. Dana yang ditampung sebesar Rp200 juta. Dan, mungkin sudah akan dikerjakan Maret nanti,” katanya.

Sementara itu, kata Anggiat, selain dua jembatran tersebut, tahun lalu juga pihak PU memperbaiki jembatan Silalaen yang juga berada di Kecamatan Sipoholon. Dan, proyek  dengan biaya Rp1 miliar itu dapat diselesaikan oleh kontraktornya. Namun, katanya, jembatan Silalaen juga hanya masih sebatas rangkanya saja dan akan dilanjutkan tahun ini juga.

“Jadi, jembatan Silalaen juga dua tahap. Tahun lalu masih sebatas rangkanya dan sudah selesai dikerjakan. Dan, tahun ini akan dilanjutkan untuk mengerjakan lantai jembatan. Dana yang kita tampung sekitar Rp200 juta dan mungkin akan dikerjakan Maret nanti setelah melalui proses tender,” sebutnya.

Pantauan METRO, kondisi jembatan Lumban Rihit meskipun belum selesai, namun secara fisik sudah dapat dilalui oleh kendaraan maupun orang yang menyeberang dari Desa Lumbanrihit ke jalan raya di Kecamatan Sipoholon. Sementara itu, kondisi jembatan di Desa Sirongit terlihat masih dalam kondisi rangka dan belum selesai.

Warga Desa Simanugkalit yang berada di seberang jembatan masih menggunakan jembatan alternatif yang sengaja dibangun untuk keluar menuju kota atau jalan besar di Sipoholon tersebut.

Sekedar diketahui, ketiga jembatan yang menjadi penghubung antar desa yang dibelah Sungai Sigeaon itu rusak dikarenakan arus deras Sungai Sigeaon tahun 2012 lalu. (cr-02/mua)

Sumber : metrosiantar.com

Sosialisasi PT SOL: Ketahanan Pipa Terhadap Efek Gempa Tidak Terjawab

METROSIANTAR.com, TAPUT – Sosialisasi yang dilaksanakan PT Sarulla Operatioan Limited (SOL) yang bekerja sama Pemkab Taput terkait proyek PLTP (pembangkit listrik panas bumi) di Pahae Jae dan Pahae Julu, dinilai belum memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Pasalnya, salah satu pertanyaan yang paling penting, yakni tentang bahaya yang dapat ditimbulkan jika sewaktu-waktu terjadi gempa, tidak terjawab dalam sosialisasi tersebut.

Solavide Tambunan, salah satu warga Pahae kepada METRO, Rabu (8/1) mengatakan, kepastian tentang bahaya atau dampak yang dapat ditimbulkan jika sewaktu-waktu terjadi gempa di Pahae sangat penting untuk diketahui. Pasalnya, Pahae merupakan kawasan yang berada dalam patahan gempa dan memungkinkan serignya terjadi gempa.

”Nah, pertanyaan seberapa tahan pipa yang di dalam tanah itu sanggup untuk menahan gempa? Misalnya patah karena sesuatu, apa dampaknya ke pemukiman di sekitar. Karena di dalam api itu ada uap panas, bahkan sampai melewati 100 derajat celcius. Makanya kita ingin mengetahui kepastiannya. Namun sayangnya, itu tadi tidak terjawab dalam sosialisasi itu,“ terangnya.

Warga lainnya, Pasonly Siburian mengatakan, rasa keetidakpuasannya dalam sosialisasi tersebut dikarenakan terbatasnya waktu pelaksanaan sosialisasi. ”Selain masalah ketahanan pipa terhadap dampak gempa yang belum terjawab, waktu pelaksanaan sosialisasinya juga sangat terbatas.Tadi saja pertanyaan warga dibatasi dengan alasan untuk makan siang. Makanya kita kurang puas,“ jelasnya.

Humas PT SOL Hindustan Sitompul kepada METRO saat dikonfirmasi terkait keluhan warga tersebut mengaku pipa di dalam tanah yang akan menjadi saluran uap panas tersebut sudah dirancang untuk tahan terdampak gempa. ”Bahkan, sampai 10 skala richter. Dan perlu diketahui, pipa yang di dalam tanah itu juga bersifat lentur. Jadi itu sudah tahan,“ sebutnya.

Bupati Taput Minta PT SOL Transparan

Sementara itu, Bupati Taput Torang Lumbantobing meminta agar PT SOL (Sarulla Operasi Limited) sebagai konsorsium yang mengerjakan proyek PLTP (Pembangkit Listrik Panas Bumi) atau Geothermal Sarulla di Pahae Jae dan Pahae Julu, agar transparan kepada masyarakat.

Dihadapan unsur pimpinan daerah (Uspida) bersama masyarakat Luat Pahaea, Bupati juga mengkritik dan menyesalkan sikap PT SOL yang terkesan sombong dan arogan dalam setiap melakukan kegiatan operasional. Sikap arogansi ini terlihat pada saat setiap melakukan kegiatan operasional di Pahae. Perusahaan tersebut nyaris tidak pernah berkoordinasi dengan pemda. Begitu juga kepada masyarakat sekitar kurang melakukan sosialisasi.

“Saya selaku Bupati yang menandatangani izin operasi tidak pernah dikasih tahu kegiatan seperti apa yang dilakukan pihak SOL. Terus terang, saya sakit hati. Namun, pada prinsipnya kita memang mendukung penuh keberadaan PT SOL ini,” kata Toluto, Rabu (8/1) pada pertemuan masyarakat Luat Pahae dengan PT SOL di Sarulla.

Bupati mengingatkan pihak PT SOL ke depan agar lebih transparan dan lebih hati-hati dalam setiap melakukan kegiatan sehingga tidak menimbulkan asumsi negatif.

“Kompensasinya kepada masyarakat dari PT SOL juga harus jelas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Harus terbuka dan menjelaskan apa itu panas bumi kepada masyarakat, sehingga geothermal ini dapat dimengerti masyarakat, apa saja dampaknya. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, kita harap SOL lebih transparan dalam setiap kegiatan operasional,” ujarnya.

Menurutnya, kekhawatiran masyarakat atas letupan besar yang mengeluarkan asap beberapa lalu saat uji coba sumur Silangkitang, akibat kurangnya sosialisasi PT SOL.

“Jangan sampai terulang lagi. Pemkab Taput sangat mendukung tindak lanjut pembangunan proyek PLTP Sarulla. Sebab itu dampaknya sangat besar untuk peningkatan perekonomian masyarakat Bonapasogit. Lebih kurang 14 tahun, kami perjuangkan agar secepatnya panas bumi Sarulla ini beroperasi. Geothermal ini sangat positif dan kita dukung. Namun jika ada dampak buruknya, saya akan tarik izinnya. Makanya saya minta pihak pengembang agar transparan terhadap dampak negatif dan positif proyek ini,” ujarnya.

Acara yang dihadiri Presiden Direktur PT SOL Sinohaer, Dirut PT SOL Fauzi Imron, Alimin Ginting, Arif Pramono Suma dan Ka Humas PT SOL Hindustan Sitompul itu, dilakukan sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat Pahae yang meminta agar PT SOL lebih proaktif melakukan sosialisasi. Sebab selama ini sangat minim dilakukan.

Pada kesempatan itu, Toluto juga meminta agar PT SOL lebih mengutamakan tenaga kerja dari Pahae sepanjang bisa dikerjakan putra daerah sendiri. “Kami minta pihak PT SOL tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah jika hanya sebatas sopir, satpam dan lain-lain. Sebab putera daerah ada yang mampu untuk itu,” ujarnya disambut aplus masyarakat Pahae.

Sementara para tokoh masyarakat dari berbagai desa dari Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae dalam pertemuan itu, pada intinya meminta supaya PT SOL transparan melakukan sosialisasi dalam pengerjaan proyek PLTP Sarulla dan mengutamakan tenaga kerja dari putra daerah.

Menanggapi hal tersebut, Dirut PT SOL Fauzi Imron berjanji akan merealisasikan permintaan Bupati Taput untuk masyarakat Pahae. “Kami minta maaf atas kelalaian bulan yang lalu saat diadakan uji coba.

Kami akui kelemahan PT SOL yang kurang komunikatif. Ke depan tidak begitu lagi, makanya ada pertemuan ini. PT SOL bertanggung jawab dan menjamin semua keluhan ataupun dampak pembangunan proyek PLTP Sarulla. Pembangunan ini untuk kita semua. Untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu juga masalah Amdal, kita sepakat benar-benar diteliti . Sehingga kedepan geothermal Sarulla ini dapat beroperasi dengan lancar. Sebab proyek ini adalah jangka panjang dan berdampak besar untuk masyarakat,” katanya.

Dalam pertemuan itu, sempat terjadi dialog dengan petugas karena ada sekelompok masyarakat yang menyatakan pertemuan itu harusnya dilakukan di lokasi sumur gas bumi di Silangkitang bukan di Kantor PLTP Sarulla.

“Di awal pembicaraan tidak ada sosialisasi diadakan di sini. Soal PT SOL ini, saya juga tahu manfaatnya. Pertama untuk perusahaan, kedua untuk Pemkab Taput dan ketiga untuk masyarakat. Tapi manfaat yang ketiga ini yang tidak jelas. Supaya ada kejelasan kepada masyarakat, harus dibuat perjanjian bukan sosialisasi,” ujar Sitorus Pane salah seorang dari kelompok masyarakat yang menentang sosialisasi tersebut.

Aksi Sitorus Pane dan beberapa rekan-rekannya sempat mengalihkan perhatian peserta sosialisasi. Bahkan, Wakapolres Taput Kompol P Sihotang harus meninggalkan jajaran Uspida untuk menenangkan Sitorus Pane dan rekannya.

Walau tidak lama mengalihkan perhatian peserta, namun Sitorus Pane masih kesal dengan sosialisasi tersebut. Dia sempat mengeluarkan kata-kata bernada ancaman, siap berdarah-darah jika keberadaan PT SOL tidak bermanfaat bagi warga sekitar.

Namun demikian, pertemuan masyarakat dengan PT SOL, Pemkab Taput berjalan lancar dan diakhiri dengan makan siang bersama dan meninjau sumur Sil I di Desa Silangkitang. (cr-02/cr-01/mua)

Sumber : metrosiantar.com

Proyek Patung Yesus Terkendala Pengukir

METROSIANTAR.com, TAPUT – Proyek pembuatan patung Yesus yang didirikan di Bukit Siatas Barita, Desa Pea Tolong, Taput tidak dapat selesai sesuai dengan masa kontraknya 23 Desember lalu. Lambatnya proses pembuatan patung oleh pengukir di Jogjakarta tersebut menjadi faktor penyebab proyek tak dapat selesai tepat waktu.

Murni Sinaga, selaku kontraktor pelaksana proyek, kepada METRO, Rabu (8/1) mengatakan, masa kontrak proyek patung Yesus memang seharusnya selesai 23 Desember lalu. Namun, lambatnya proses pembuatan patung oleh pengukir di Jogjakarta mengakibatkan proyek tidak dapat selesai sesuai dengan kontrak.

“Jadi, memang saat ini kaki dan kepala patung sudah sampai di lokasi proyek. Sementara badan dan tangannya masih di Jogjakarta. Sudah selesai dan dalam proses pengiriman,” katanya. Murni mengatakan, jika diberikan waktu selama 50 hari sejak berakhirnya masa kontrak tersebut, proyek tersebut diyakini akan dapat mereka selesaikan.

“Namun kita lihatlah bagaimana sikap pemerintah, dalam hal ini Dinas Cipta Karya,” terangnya.

Dihubungi secara terpisah, PPK pembuatan patung Yesus, Sondang Pane dari Dinas Cipta Karya Taput belum dapat memberikan keterangan tentang kelanjutan proyek tersebut.

“Saya kebetulan sedang di luar. Besok saja saya jelaskan di kantor,” sebutnya singkat saat dihubungi melalui telepon seluler.

Pantauan METRO, rangka dari proyek tersebut terlihat sudah berdiri. Proyek patung Yesus itu direncanakan setinggi 45 meter dengan dudukan 15 meter dan 30 meter untuk badan patung mulai dari kaki hingga kepala. Sedangkan dana untuk proyek yang dikerjakan PT Multi Kreasi Poran itu sebesar Rp6,2 miliar yang bersumber dari APBD Taput. (cr-02/mua)

Sumber : metrosiantar.com

Harga Elpiji 3 Kg Rp40 Ribu Warga Beralih Gunakan Kayu Bakar

METROSIANTAR.com, TOBASA – Tingginya harga gas elpiji 12 kg yang mencapai Rp160 ribu per tabungnya di Kabupaten Tobasa juga berdampak pada elpiji ukuran 3 kg. Dengan adanya kenaikan tersebut, membuat warga beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Selain harganya mahal, warga kini mulai sulit mencari elpiji 3 kg.

Rospita Siagian, warga Desa Sianipar Sihailhail, Rabu (8/1) mengatakan, saat ini elpiji ukuran 3 kg sangat sulit ditemukan pada agen yang sudah ditunjuk sebagai pemasarannya. Beberapa hari lalu dia membeli gas ukuran 3 kg dengan harga Rp30 ribu.

“Harga tersebut sudah melebihi harga rata-rata yang telah ditetapkan pemerintah. Sebab, biasanya harga elpiji 3 kg hanya Rp18 ribu. Tapi sejak pasokan gas mulai langka, harganya naik menjadi Rp30 ribu,” terangnya.

Menurut dia, meski sudah naik, selama ini ia terpaksa membeli elpiji yang sudah naik sekitar Rp12 ribu tersebut. Apalagi suasana tahun baru, mau tidak mau terpaksa harus dibeli. “Karena sifatnya mendadak elpiji ukuran 3 kg menghilang, terpaksa kami harus mencari kayu bakar ke hutan.

Meski menggunakan kayu bakar, mereka juga mengalami kendala jika kayu bakar tidak kering,” paparnya. Hal serupa juga dialami Jekson Tambunan, warga Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige. Dia mengakui di daerahnya saat ini harga elpiji ukuran 3 kg sudah mencapai Rp40 ribu. Dengan adanya kenaikan dan disertai dengan kelangkaan, membuat warga beralih menggunakan kayu bakar.

“Sepertinya pemerintah tidak memperhatikan nasib warga seperti kami ini. Kok, elpiji ukuran 3 kg bisa langka dan mahal. Padahal informasi melalui TV, elpiji yang naik hanya ukuran 12 kg saja,” kesal Jekson.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Tobasa Arifin Silaen menjelaskan, kenaikan harga elpiji ukuran 3 kg di daerah itu bukanlah dikarenakan adanya intervensi pemerintah daerah. Namun, kata dia, lebih mempunyai peranan adalah pemerintah pusat dan Pertamina.

“Saya juga merasa kecewa, warga di sekitar saya sendiri banyak yang mengeluh. Kami akan coba untuk mendapatkan masukan dari para distributor nanti,” jawab Arifin seraya mengharapkan para distributor tidak melakukan penumpukan. (jantro/mua)

Sumber : metrosiantar.com

Terkait Barnas Sebut Surat Dukungan Pinondang-Ampuan Palsu Kores: Pernyataan Itu Terkesan Buy Order Politik

METROSIANTAR.com, TAPUT – Kores Tambunan, selaku penasehat hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Taput St Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang, menilai pernyataan Bendahara DPP Partai Barisan Nasional (Barnas) Nita Sanjayati kepada media yang menyebut dukungan partai itu terhadap pasangan Pinondang-Ampuan terkesan seperti jual beli (buy order) politik.

“Kalau soal dukungan yang diberikan Partai Barnas kepada klien kami, pasangan St Pinondang -Ampuan sebenarnya sudah selesai permasalahannya di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Seharusnya, pihak Partai Barnas menghormati keputusan DKPP.

Bukan malah mengeluarkan pernyataan seperti itu (dukungan palsu) kepada media, di saat ada jadwal persidangan yang tidak menghadirkan pengurus partai manapun di MK (Mahkamah Konstitusi), Selasa (7/1),” ujar Kores saat dihubungi METRO, Rabu (8/1) melalui telepon selulernya.

Ia menjelaskan, semua polemik dukungan partai pendukung terhadap pasangan St Pinondang-Ampuan, termasuk Partai Barnas, sudah dibuka dan dibahas di persidangan DKPP. Dan, DKPP sudah memutuskan dukungan Partai Barnas yang sah kepada pasangan Pinondang-Ampuan.

“Kan sudah jelas keputusan DKPP itu. Semua pihak harus menghormati keputusan DKPP.

Termasuk MK sekalipun,” tandasnya.

Ditanya soal pernyataan Nita Sanjayati tersebut, Kores menilai pernyataan tersebut terkesan seperti buy order politik.

“Nah, jika semua pihak mengerti putusan DKPP, seharusnya pernyataan seperti itu tidak muncul. Jadi, apakah ada buy order politik atas pernyataan itu? Kita menilai kesannya seperti itu,” kata Kores.

Selanjutnya, Kores menyebut, pihaknya juga menolak hasil verifikasi ulang syarat dukungan administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU Taput setelah adanya perintah MK. “Penolakan itu telah kita sampaikan pada persidangan kemarin. Baik secara lisan saat sidang, maupun secara tertulis,” imbuhnya.

Dia berharap majelis hakim di MK yang menangani perkara gugatan Pilkada Taput itu konsisten pada jalur keadilan hukum dengan tidak mengesampingkan atau mengabaikan keputusan DKPP.

“Jadi, kita mohon kepada MK, agar tetap konsisten dalam prinsip keadilan hukum untuk memutuskan perkara itu nantinya. Mungkin sidang akan dilanjutkan besok (Kamis) untuk agenda kesimpulan sidang. Selanjutnya, kita tinggal menunggu putusan. Kita harapkan, putusan MK adil berdasarkan hukum,” pungkasnya. (hsl/mua)

Sumber : metrosiantar.com

Pasca Banjir, Aparat Pemkab Tapteng dan Anggota TNI Lakukan Pembersihan

Tapteng (SIB)- Tiga hari pasca banjir bandang di Kelurahan Hutanabolon, Tukka, Tapanuli Tengah, aparat Pemkab bersama Personil TNI 0211/TT terus melakukan pembersihan rongsokan sampah serta endapan tanah yang mengotori fasilitas publik seperti badan jalan, parit maupun rumah ibadah.

Pembersihan dikoordinir Dandim 0211/TT Letkol Indra Kurnia dengan menurunkan 50-an anggota dan Kaban Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ir Bonaparte Manurung yang menurunkan 36 anggota IRC/TRC dibantu aparat kecamatan dan kelurahan.

"Sekitar 50-an anggota masih tetap siaga di lokasi dan turut bergotong royong membersihkan rongsokan sampah yang terbawa banjir. Ini tugas kita yang diamanatkan undang-undang. Diminta maupun tidak diminta aparat TNI harus aksi membantu evakuasi bencana dan urusan kemanusiaan," kata Letkol Indra Kurnia kepada SIB, Rabu (8/1).

Pihak BPBD sendiri menurunkan dua unit truk sampah, dua mobil pick up bencana alam, chainsaw dan dua unit mobil penyiram (mobil pemadam kebakaran). "Aparat Pemkab, TNI dan masyarakat bersama-sama melakukan pembersihan dan kita harapkan dapat selesai minggu ini," ujar Bonaparte.

Ir Bonaparte Manurung yang ditanyai sebab musabab banjir bandang lebih menekankan pada tingginya curah hujan, sehingga mengakibatkan titik longsor di pegunungan di atas pemukiman penduduk Hutanabolon. Meski ia sendiri mengakui ada ditemukan kayu gelondongan terbawa arus sungai. "Ada 3 titik longsor di atas sana," kata Bonaparte seraya menunjuk arah gunung.

Hingga hari ketiga pasca bencana, masyarakat Hutanabolon dilaporkan dalam kondisi baik. Hanya beberapa warga yang rumahnya hancur dihantam banjir berharap ada bantuan perbaikan dari Pemerintah. "Itupun sudah kita lakukan pendataan untuk dilaporkan ke pimpinan," kata Camat Tukka, Maharni Sitompul SH kepada SIB.

Sejauh ini pihaknya juga sudah melakukan pendataan kerusakan atas musibah banjir bandang, seperti irigasi yang jebol, persawahan, serta barang milik warga yang hilang. Sementara dapur umum serta posko kesehatan dan tanggap darurat masih tetap diberlakukan hingga waktu yang tidak ditentukan.

Akibat banjir bandang, Dusun Pondok Bambu Hutanabolon yang dihuni 30 KK dengan 1 Gereja BNKP serta dusun Hutaimbaru Hutanabolon yang dihuni sekitar 40 KK dengan 1 Gereja Katolik terisolir karena jembatan penyeberang putus dihantam banjir. Akses sementara warga untuk beraktifitas harus menyeberangi sungai.

BANTUAN

Guna meringankan penderitaan warga Hutanabolon yang mengalami bencana alam, PDIP Tapanuli Tengah memberikan bantuan beras serta makanan siap saji yang diterima petugas dapur umum tanggap darurat bancana yang disediakan Pemkab Tapteng bersama masyarakat.

Bantuan diserahkan Ketua PAC PDIP Tukka, Doharman Tambunan didampingi tokoh masyarakat Gibson Sinaga diterima Kepala Lingkungan IV Anggiat Maruba Sibuea serta petugas  dapur umum Miarni br Panggabean, Rabu (8/1).

Doharman yang merupakan calon anggota DPRD Tapteng mengatakan dengan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban yang dihadapi masyarakat Hutanabolon. Dan dia pun berharap supaya masyarakat dapat segera pulih dari beban trauma untuk kembali beraktifitas. "Semoga musibah seperti ini tidak terjadi lagi ke depan," pungkasnya. (E5/q)

Sumber : hariansib.co

Tanggul Jebol, 200 Ha Areal Persawahan di Uluan Tobasa Terancam Kekeringan

Tobasa (SIB)- Salah satu bendungan penahan air sungai Simaritop Lumban Siahaan Desa Sibuntuon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir Desember 2013 lalu jebol, mengakibatkan ratusan hektar areal persawahan di tiga  Desa  terancam kekeringan.

Padahal areal milik petani Desa Sibutuon,Desa Saribu Janji Matogu dan Marum telah selesai ditanami.Petani   yang ingin melakukan pemupukan dasar terpaksa harus menunggu turun hujan

Kades Sibuntuon M Manurung kepada wartawan Senin (6/1) menyebutkan,sejak jebolnya bendungan di Lumban Siahaan, ratusan hektare sawah  yang tersebar di beberapa lokasi seperti Pulo-pulo,Lumban Sidopa,Luban Siahaan ,Lumban Toruan, Lumban Padang, Lumban Sidodol dan persawahan Arung yang diperkirakan 200 hektar terancam kekeringan.

“Padahal padi di sawah ini baru tiga minggu yang lalu selesai ditanami dengan padi, “sebut Kades Sibuntuon seraya menambahkan bahwa petani sudah kewalahan melakukan pemupukan dasar karena areal persawahan sudah mulai kering sementara disatu sisi padi yang sudah ditanam sudah waktunya harus dipupuk.

Dikatakan Kades, berencana bergotong royong bersama warga, namun karena sungai terlalu lebar dan debit airnya tinggi, niat tersebut diurung  kan hingga air  surut.

Salah seorang warga J Sinaga menyebutkan, bendungan Lumban Siahaan ini perannya sangat besar sekali untuk memasok air bagi ratusan hektare areal persawahan di desa mereka,terbukti begitu jebol bulan  lalu dan belum adanya niat pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, petani  hanya bisa pasrah menunggu hujan turun.

“Mau kita bilang apalagi,  terpaksalah kami tunggu dulu hujan turun agar padi bisa dipupuk.   Sejak bendungan  ini jebol ,  semua  petani   jadi  kewalahan. Memang ada juga petani yang nekat memupuk  mesti air  tak ada,  sudah terlambat” sebutnya.(F1/w)

Sumber : hariansib.co