Korupsi Bansos Taput, Bakal Seret Sejumlah Kasek

Taput-ORBIT: Korupsi  Dana  Bantuan Sosial (Bansos)  di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.27,5 Miliar, diperkirakan bisa menyeret ratusan orang menjadi tersangka.

Jumlah tersebut berdasarkan perkiraan dari penetapan enam tersangka sebelumnya atas kasus ini hasil pemeriksaan empat sekolah penerima Bansos.

Sementara ada 73 sekolah lainnya di kabupaten itu penerima Bansos yang segera diusut penyidik.

“Penyidikan empat sekolah saja sudah 6 orang jadi tersangka. Artinya, masih ada 73 sekolah lagi yang akan diperiksa. Makanya, sangat besar kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka dalam kasus ini,” sebut Hery Situmorang Kasi Pidana Khusus Kejari Tarutung kepada Orbit Digital, Sabtu (11/1) di Tarutung.

Dia menjelaskan, saat penyelidikan terhadap empat sekolah tersebut, pihaknya telah memintai keterangan  sebanyak 30 orang. Dari jumlah 30 orang itulah, ditetapkan enam tersangka berdasarkan bukti bukti.

Para tersangka umumnya adalah oknum kepala sekolah  beserta rekanan yang mengerjakan fisik berasal dari anggaran Bansos.

Sebelumnyan penyidik Kejaksaan telah menetapkan RS, oknum Kasek SDN Lobu Tangga ,Kecamatan Muara, Taput beserta LS yang merupakan pihak penanggungjawab teknis kegiatan proyek dana Bansos senilai Rp 336.850.000 di  sekolah tersebut.

Sama halnya dengan penetapan tiga tersangka lainnya yakni MH, IL, dan EL, yang merupakan oknum Kasek di tiga SDN di Kecamatan Adian Koting, Taput beserta MLH, oknum rekanan pada ketiga sekolah tersebut.

Sumber : harianorbit.com

Korupsi Bansos Mengarah ke DPRD Taput

Taput-ORBIT: Dugaan korupsi  dana  Bansos Dinas Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), senilai Rp27.5 Miliar, semakin gencar diusut aparat. Bahkan pengusutan terhadap indikasi korupsi tersebut tidak hanya ditujukan kepada oknum kepala sekolah selaku penerima anggaran bersumber dari APBN 2012 itu saja.Aparat semakin mengembangkan hasil penyelidikan, dan tidak tertutup kemungkinan kalangan wakil rakyat di lingkungan DPRD Taput juga terlibat dalam konspirasi melawan hukum itu.

Informasi yang dihimpun Orbit Digital, Minggu (12/1), indikasi korupsi Bansos yang tengah disidik aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarutung akan menyeret sejumlah nama anggota dewan. Selain kalangan wakil rakyat sejumlah pejabat lainnya, juga diperkirakan akan tersandung kasus korupsi tersebut.

“Ya benar, kita telah mengantongi sejumlah nama yang diperkirakan terlibat. Aparat kejaksaan juga tidak pandang bulu untuk mengusut kasus ini hingga tuntas,”kata Kasi Pidana Khusus Kejari Tarutung, Hery Situmorang.Menurutnya dalam kasus Bansos,  praktik korupsi yang akan diusut aparat mencakup tiga poin yakni soal adanya commitment  fee, perencanaan, dan fisik bangunan yang bermasalah.

Berdasarkan informasi yang dan data disebut-sebut, pengerjaan proyek fisik Bansos, setidaknya melibatkan beberapa oknum anggota DPRD Taput serta para oknum pejabat lainnya, yang masih aktif.

Sebelumnya Kejaksaan,  telah menetapkan enam orang tersangka atas dugaan korupsi Bansos. Jumlah tersebut masih merupakan hasil penyidikan atas dugaan tipikor yang terindikasi pada empat unit SD yang menjadi obyek pemeriksaan, masing masing satu unit Sekolah di Kecamatan Muara, dan tiga unit sekolah lainnya di Kecamatan Adiankoting.

Menurut Hery, 73 unit Sekolah lainnya tersebar  di 10 Kecamatan berbeda, yakni di Kecamatan Sipahutar, Pangaribuan, Garoga, Tarutung, Siborongborong, Pagaran, Parmonangan, Pahae Jae, Pahae Julu, dan di Kecamatan Sipoholon.

Menyikapi adanya oknum anggota DPRD Taput serta oknum penyelenggara Pemilukada yang disebut terlibat dalam proyek bansos itu, Aktivis Forum Afiliasi Komunikatif Tapanuli (FAKTA) Superior K, menegaskan bahwa hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis) dari prinsip swakelola Bansos.

Sehingga, jika memang penyidik memiliki bukti keterlibatan para wakil rakyat tersebut. Maka selayaknya, pemanggilan untuk pemeriksaan awal harus segera dilakukan. ” Apa lagi yang mau ditunggu penyidik. Sudah, diperiksa saja mereka mereka itu. Keterlibatan oknum anggota DPRD sebagai penanggungjawab tekhnis dalam bansos ini jelas dilarang dalam juklak maupun juknis swakelola bansos,” tukasnya.

Sementara itu, terkait adanya indikasi keterlibatan oknum anggota Dewan , Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak yang dihubungi Orbit Digital  enggan memberikan tanggapan. Pesan singkat  yang dikirim melalui SMS, terkait adanya dugaan anggota DPRD Taput yang terlibat kasus Bansos juga tidak dibalas, meski pesan tersebut terkirim.

Sumber : harianorbit.com

Diulang atau Putaran Kedua Dana Pilkada Rp11 M

METROSIANTAR.com, TAPUT - Pemkab Taput kembali mengganggarkan dana untuk proses pelaksanaan Pilkada Taput 2014 sebesar Rp11 miliar. Dana itu akan dipergunakan setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) keluar untuk menetapkan pilkada ulang atau putaran kedua.

Sebelumnya, Pemkab juga sudah menampung dana Pilkada Taput yang dilaksanakan Kamis, 10 Oktober 2013 sebesar Rp20 miliar. Namun, karena pilkada tahun lalu bersengketa dan belum dapat melahirkan bupati-wakil bupati terpilih untuk menjadi pemimpin Taput di periode 2014-2019, maka dana untuk Pilkada Taput 2014 harus ditampung kembali Pemkab Taput.

Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Taput Kijo Sinaga, Rabu (15/1) mengatakan, dalam APBD Taput 2014 sudah ditampung dana Rp11 miliar untuk biaya pelaksanaan pilkada tahun ini. Dana tersebut akan dipergunakan oleh KPU selaku penyelenggara dan Panwaslu selaku pengawas serta kepada pihak kepolisian selaku pengamanan.

“Dana untuk pilkada yang ditampung dalam APBD 2014 sebesar Rp11.740.000.000. Dana itu berbentuk hibah kepada KPU, Panwas dan polisi dalam rangka pilkada 2013,” sebutnya.

Kijo mengatakan, Pemkab menampung dana tersebut di APBD 2014 mengingat Pilkada Taput di tahun 2013 belum selesai. Sehingga, jika pilkada jadi dilaksanakan tahun ini, maka sudah ada dana yang akan digunakan KPU, Panwaslu dan polisi untuk menyelenggarakan pilkada nanti.

“Kalau berapa dana dari Rp11 miliar itu untuk KPU, untuk Panwas dan untuk polisi, kita tidak mengetahui. Karena mereka hingga saat ini belum ada mengusulkan anggaran yang akan dipergunakan. Kita juga belum mengetahui apakah dana itu nantinya cukup atau tidak. Tapi, mudah-mudahan saja cukup,” sebutnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Humas Panwaslu Taput Sardion Situmeang kepada METRO mengatakan, Panwaslu Taput masih menunggu keputusan MK terkait pilkada untuk kemudian dapat menghitung dana yang akan dipakai. Setelah itu mereka akan mengusulkannya ke Pemkab Taput.

“Belum ada kita usulkan. Kita masih menunggu keputusan MK,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan pihak KPU dan Polres Taput. Humas Polres Taput Aiptu W Baringbing kepada METRO, Rabu (15/1) juga mengakui bahwa Polres belum mengajukan dana untuk pengamanan Pilkada Taput.

“Karena kita kan belum mengetahui apa-apa saja tahapan pilkada nantinya. Dari situ kita bisa mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dan kemudian dapat mengusulkan anggaran,” kata Baringbing. (cr-02/mua)

Sumber : metrosiantar.com

KPU Yakin Pilkada Diputuskan Akhir Januari

METROSIANTAR.com, TARUTUNG – Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Taput di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini belum diputuskan diulang atau atau putaran kedua. Namun, pihak KPU yakin, nasib pilkada akan ditentukan akhir Januari mendatang.

Demikian disampaikan Ketua KPU Taput Lamtagon Manalu saat dihubungi METRO melalui telepon seluler, Kamis (16/1). “Sejauh ini, MK belum menjadwalkan pelaksanaan sidang putusan akhir terkait sengketa pilkada. Mungkin saja MK masih melakukan pengkajian. Setelah itu dijadwalkan untuk kemudian diputuskan,” tandasnya.

Menurutnya, sesuai mekanisme dan persidangan sebelumnya, pihaknya yakin paling lambat akhir Januari sengketa pilkada sudah diputuskan MK. Dan, sepenuhnya nasib pilkada diserahkan ke MK untuk mengeluarkan putusan akhir.

“Meski belum ada jadwal resmi dari MK, namun kita yakin, sengketa pilkada ini sudah putus paling lambat akhir Januari. Itu mengingat hasil verifikasi ulang atas putusan sela MK kemarin sudah sampai ke MK,” ucapnya.

Lamtagon berharap agar masyarakat dan setiap pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Taput legowo dengan apapun putusan akhir MK terhadap hasil pilkada nanti.

“Keputusan MK nantinya, bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait hasil pilkada yang selama ini dinilai menggantung, serta menyebabkan banyaknya multi tafsir. Untuk itu, kita juga berharap putusan yang adil demi demokrasi di Taput,” sebutnya.

Terkait bagimana putusan MK nantinya, Lamtagon mengatakan, pihaknya masih menunggu proses selanjutnya.

“Kita tunggu saja proses selanjutnya. Terkait bagimana keputusan MK nantinya, kami selaku penyelenggara siap menjalankan putusan tersebut. Kami serahkan sepenuhnya kepada MK. Kami mengikuti apa pun keputusan MK. Ulang atau tidak diulang kita akan ikuti,” ucapnya. (cr-01/mua)

Sumber : metrosiantar.com

Pilkada Taput Dinilai Boroskan Anggaran

METROSIANTAR.com, TAPUT – Permasalahan Pilkada Taput yang saat ini masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi( MK), dinilai mengakibatkan pemborosan dalam pemakaian anggaran yang berasal dari keuangan negara.

Pasalnya, akibat permasalahan tersebut, dana sebesar Rp17 miliar yang dipergunakan KPU, Panwaslu dan Kepolisian dalam pelaksanaan pilkada yang digelar 10 Oktober 2013, belum dapat menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Taput periode 2014-2019. Tidak hanya itu, dana sebesar Rp11 miliar terpaksa ditampung kembali untuk melanjutkan pelaksanakan pilkada.

Pemerhati Pilkada Taput Roder Nababan, Kamis (16/1) mengatakan, permasalahan dalam pelaksanaan pilkada telah menimbulkan pemborosan terhadap keuangan negara. Salah satu bentuk pemborosan itu, yakni pihak KPU dan Panwas harus melakukan verifikasi faktual ulang sesuai dengan perintah MK. Tentunya, proses tersebut memakan dana yang tidak sedikit.

“Tidak hanya itu, pemborosan anggaran juga akan semakin besar seandaianya MK memutuskan pilkada harus diulang. Tapi yang pastinya, akibat permasalahan pilkada ini, telah menimbulkan pemborosan keuangan negara yang cukup besar,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, kata Roder, sebagai putra Taput, ia hanya berharap agar pilkada nanti, dapat menghasilkan pemimpin yang dapat membawa perubahan untuk kemajuan Taput kedepannya. Sebab, hanya dengan itu, masyarakat menganggap sebagai imbalan dari pemborosan anggaran tersebut.

”Dan, tentunya semua itu berpulang kepada masyarakat. Bagaimana agar terpilih pemimpin yang membawa perubahan untuk kemajuan di Taput ini nantinya,” sebutnya. Sementara itu, Despin Butarbutar, Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Taput kepada METRO saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (16/1) mengatakan, dana yang terpakai dalam pelaksanaan Pilkada Taput 2013 yang lalu tercatat sebesar Rp.17.846.663.171.

Dari dana tersebut, KPU menggunakan dana sebesar Rp12.337.321.796. Sementara Panwaslu memakai Rp2,5 miliar dan Polres Taput selaku pengamanan dalam pilkada menggunakan dana Rp3.009.341.375.

”Sebelumnya, untuk KPU disiapkan dana sebesar Rp17 miliar, untuk Panwaslu Rp3,4 milar dan untuk Polres Taput Rp4,2 miliar. Namun, yang terpakai oleh mereka, sesuai dengan pertanggungjawaban masing-masing adalah sebesar yang saya sebutkan tadi,” terangnya.

Sementara itu, seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemkab Taput kembali menampung dana sebesar Rp11 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Taput jika dilaksanakan tahun ini. Dana tersebut akan digunakan oleh KPU, Panwaslu dan Polres Taput.

Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Taput Kijo Sinaga, Rabu (15/1) mengatakan, dalam APBD Taput 2014 sudah ditampung dana Rp11 miliar untuk biaya pelaksanaan pilkada tahun ini. Dana tersebut akan dipergunakan oleh KPU selaku penyelenggara dan Panwaslu selaku pengawas serta kepada pihak kepolisian selaku pengamanan.

“Dana untuk pilkada yang ditampung dalam APBD 2014 sebesar Rp11.740.000.000. Dana itu berbentuk hibah kepada KPU, Panwas dan polisi dalam rangka pilkada 2013,” sebutnya.

Kijo mengatakan, Pemkab menampung dana tersebut di APBD 2014 mengingat Pilkada Taput di tahun 2013 belum selesai. Sehingga, jika pilkada jadi dilaksanakan tahun ini, maka sudah ada dana yang akan digunakan KPU, Panwaslu dan polisi untuk menyelenggarakan pilkada nanti.

“Kalau berapa dana dari Rp11 miliar itu untuk KPU, untuk Panwas dan untuk polisi, kita tidak mengetahui. Karena mereka hingga saat ini belum ada mengusulkan anggaran yang akan dipergunakan. Kita juga belum mengetahui apakah dana itu nantinya cukup atau tidak. Tapi, mudah-mudahan saja cukup,” sebutnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Humas Panwaslu Taput Sardion Situmeang kepada METRO mengatakan, Panwaslu Taput masih menunggu keputusan MK terkait pilkada untuk kemudian dapat menghitung dana yang akan dipakai. Setelah itu mereka akan mengusulkannya ke Pemkab Taput.

“Belum ada kita usulkan. Kita masih menunggu keputusan MK,” katanya. Hal yang sama juga disampaikan pihak KPU dan Polres Taput. Humas Polres Taput Aiptu W Baringbing kepada METRO, Rabu (15/1) juga mengakui bahwa Polres belum mengajukan dana untuk pengamanan Pilkada Taput.

“Karena kita kan belum mengetahui apa-apa saja tahapan pilkada nantinya. Dari situ kita bisa mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dan kemudian dapat mengusulkan anggaran,” kata Baringbing. (cr-02/mua)

Sumber : metrosiantar.com

PT Angkasa Pura II Gelontorkan Rp 200 Miliar Mempersiapkan Bandara Silangit Menjadi Bandara Wisata

Tarutung (SIB)- PT Angkasa Pura (AP) II menggelontorkan dana Rp 200 miliar dalam tiga (3) tahun anggaran untuk peningkatan infrastruktur Bandara Silangit sekaligus sebagai tahap awal dalam mempersiapkan Bandara yang terletak di Desa Silangit, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara tersebut sebagai Bandara wisata.

Direktur Keuangan PT AP II Lawrence Manurung memaparkan hal itu dalam acara penyerahan bantuan bina lingkungan perusahaan milik negara (BUMN) tersebut kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Kamis (16/1) di Bandara Silangit.

Lawrence menjelaskan, PT AP II mempunyai visi besar atas Bandara Silangit yaitu menjadikannya sebagai Bandara wisata nomor dua (2) terbesar di Indonesia setelah Bandara Ngurah Rai Bali. “Sepuluh atau dua puluh tahun ke depan, Bandara Silangit akan bisa mengikuti perkembangan Bandara Ngurah Rai karena Bandara ini akan menjadi pintu masuk wisata kawasan Danau Toba,” sebutnya.

Dalam program peningkatan infrastruktur Bandara Silangit tersebut menurutnya, maka pada tahun 2015 panjang run way menjadi 2.750 meter dengan lebar 45 meter dari keadaan sekarang 2.500 meter dengan lebar  30 meter. Sehingga nantinya telah dapat didarati pesawat jenis boing 737 seri 800.

Selain menjadikan Bandara Silangit sebagai Bandara wisata, PT Angkasa Pura menurutnya juga akan memproyeksikan pembangunan terminal cargo di Bandara Silangit untuk menjadikan Bandara ini sebagai bandara ekspor komoditi pertanian dan peternakan daerah ke luar negeri.

Karena itu, Lawrence mengharapkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen Bona Pasogit untuk mendukung terwujudnya program dimaksud.  

Dalam kesempatan itu, PT Angkasa Pura (AP) II menyerahkan bantuan bina lingkungan berupa tiga (3) unit ambulance kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara untuk dioperasionalkan Puskesmas Tarurung, Puskesmas Silangit dan kepada Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dioperasionalkan RSU HKBP Balige.

Bantuan diserahkan Dewan Direksi PT AP II Efendi Batubara, Rubani, Direktur Keuangan Lawrence Manurung, GM Kuala Namu T Said Ridwan dan Deputi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Supriadi yang diterima langsung Bupati Taput Torang Lumbantobing dan Ephorus HKBP diwakili Kepala Departemen Koinonia Pdt Welman Tampubolon dan Kepala Departemen Marturia yang juga disaksikan Bupati Tobasa diwakili Sekdakab Liberty Manurung.

Bupati Taput Torang Lumbantobing dalam sambutannya mengatakan, sejak dialihkannya operasional Bandara Silangit ke PT AP II maka Direktur Keuangan PT AP II Lawrence Manurung tidak henti-hentinya memberikan perhatian serius untuk peningkatan infrastruktur Bandara tersebut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Termasuk di antaranya turunnya bantuan bina lingkungan yang diserahkan PT AP berupa ambulance. “Tapi perlu kita ingat juga bahwa pemberian bantuan ini bukan semata-mata karena Lawrence Manurung, tapi satu hal yang harus diingat karena Tapanuli adalah bagian dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI),” sebutnya.

Berikutnya Toluto menjelaskan perlunya peningkatan Bandara Silangit untuk pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba dan menjadikannya sebagai pintu gerbang kawasan Tapanuli.

Setelah Bandara Silangit dikelola AP II  maka perkembangan Bandara ini semakin cepat dan pemanfaatannya juga semakin luas. (BR5/f)

Sumber : hariansib.co