METROSIANTAR.com, TOBASA – Kalangan anggota DPRD Tobasa meminta pemkab setempat melakukan upaya antisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam bulan ini hingga Januari mendatang di daerah tersebut.
“Upaya antisipasi perlu dilakukan agar jangan sampai ada oknum tertentu maupun pedagang yang memanfaatkan situasi. Termasuk melakukan penimbunan yang bertujuan melambungkan harga pupuk yang dibutuhkan petani,” ujar anggota DPRD Tobasa Syamsudin Manurung di Balige, Rabu (24/12).
Menurut dia, pihak eksekutif, dalam hal ini, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, perlu melakukan antisipasi agar ketersediaan dan harga pupuk tidak sampai menyulitkan para petani. Memang sejauh ini, belum ada laporan khusus yang disampaikan masyarakat ke DPRD, terkait kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat memasuki musim tanam ini.
Namun, lanjutnya, tindakan preventif perlu dilakukan pihak Pemkab Tobasa, dalam rangka menjaga serta menuhi kebutuhan para petani. Sebab, menurut politisi Partai Hanura itu, sebagai pelayan masyarakat pihak pemerintah jangan hanya menunggu laporan ataupun keluhan masyarakat. Pemerintah harus proaktif melakukan pemantauan, termasuk kondisi yang dihadapi para petani.
“Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk pemkab setempat harus proaktif dengan selalu melakukan pemantauan terhadap pengadaan serta penyaluran maupun harga pupuk agar sampai ke tingkat petani dengan baik,” kata Syamsudin.
Anggota DPRD Tobasa lainnya Sakkan Siahaan menambahkan, berbagai faktor teknis perlu diantisipasi. Misalnya distribusi dari pihak distributor ke kios pengecer, agar jangan sampai mengalami keterlambatan.
“Kita berharap instansi terkait bekerja sama dengan para petugas penyuluh pertanian dapat mengawasi distribusi pupuk bersubsidi terutama saat musim tanam, agar kelangkaan pupuk dapat dicegah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tobasa Arifin Silaen mengakui, realokasi pengurangan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di daerah tersebut dikhawatirkan berdampak langkanya pupuk yang dibutuhkan petani.
Menurut dia, rencana pemerintah mengurangi alokasi pupuk bersubsidi akan menimbulkan dampak terhadap kelangkaan pupuk, terutama saat musim tanam akhir tahun ini hingga Januari mendatang.
“Peran Komisi Pengawasan Pupuk akan ditingkatkan guna menindak lanjuti setiap kendala yang ditemui di lapangan. Hal itu sesuai tugas dan kewajiban yang dituangkan dalam surat Keputusan Bupati Tobasa Nomor 128 tahun 2013,” kata Arifin. (ant/int)
Sumber : metrosiantar.com