AP II Serahkan Bantuan 3 Unit Ambulans ke Taput & Tobasa

METROSIANTAR.com,  SIBORONGBORONG – Dua Puskesmas di Taput dan satu rumah sakit di Tobasa, masing-masing mendapat bantuan satu unit mobil ambulans dari pihak PT Angkasa Pura (AP) II. Penyerahan bantuan itu, adalah bagian dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No : Per.08/MBU/2013.

Unit pelayanan kesehatan yang menerima bantuan mobil ambulans itu, masing-masing Puskesmas Silangit, Kecamatan Siborongborong, Puskesmas Tarutung, Kecamatan Tarutung, Taput dan RSU HKBP Balige, Tobasa. Bantuan ketiga mobil itu, diserahkan langsung oleh Direktur Keuangan PT AP II Laurensus Manurung, Kamis (16/1) di Bandara Silangit.

Saat penyerahan itu, unsur pimpinan daerah kedua kabupaten itu, turut hadir didampingi tokoh masyarakat Desa Pariksabungan dan kawasan Bandara Silangit, serta pucuk pimpinan HKBP. Plt Kepala Bandara Silangit Edward Rajagukguk, pada kesempatan penyerahan bantuan itu mengatakan, penyerahan bantuan dari AP II itu, merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara BUMN No : Per.08/MBU/2013.

”Tujuan pemberian bantuan ini adalah, untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta kondisi lingkungan sosial masyarakat. Secara khusus untuk program kesehatan masyarakat,” ujar Edward.

Ia menyebut, program PKBL yang dilakukan pihak AP II kepada masyarakat, akan terus berlanjut. ”Program PKBL ini, tidak akan berhenti di sini saja. Program ini akan terus berlanjut yang kedepannya akan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dan, kami juga berharap, dukungan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengoptimalkan kegiatan operasional Bandara Silangit ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Laurensus Manurung mengatakan, fasilitas pendukung mobil ambulans yang diserahkan tersebut, sudah sesuai kebutuhan masyarakat.

”Ketiga mobil ambulans ini sudah lengkap tempat tidur, tabung oksigen serta fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi, kami berharap, agar masing-masing penerima dan pengelola ketiga mobil ambulans ini, agar dapat memanfaatkannya sesuai peruntukannya. Serta menjaga dan merawatnya,” ujar Laurensus.

Ia menjelaskan, program PKBL yang dilakukan AP II kepada masyarakat sudah banyak. ”Selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. AP II juga menyediakan bantuan pinjaman lunak untuk usaha mikro. Bunga pinjaman hanya 6 persen per tahun. Jadi, silahkan yang mau mengajukan pinjaman membuat proposal ke kami atau melalui kepala Bandara Silangit ini,” tandasnya.

Atas pemberian bantuan ketiga unit mobil ambulans itu, Bupati Taput Torang Lumbantobing, Sekda Tobasa Liberty Manurung dan Kadep Koinonia HKBP Pdt Welman Tampubolon mengucapkan terima kasih kepada pihak AP II.

Sumber : metrosiantar.com

Dua Kelompok Massa Pro dan Kontra Unjuk Rasa di Kantor DPRD Tobasa

Tobasa (SIB)- Aksi unjuk rasa dua kelompok massa yang pro dan kontra terhadap Pemkab Toba Samosir yang dipimpin Bupati Kasmin Simanjuntak di depan kantor DPRD Tobasa, Jumat (17/1), berlangsung tegang namun berakhir dengan damai.

Pantauan SIB, sekira Pukul 10.00 WIB limaratusan massa pendukung Bupati Kasmin Simanjuntak terlebih dahulu mendatangi gedung dewan sembari membawa spanduk bertuliskan “Biarkan Bupati Tobasa Bekerja Dengan Tenang”, “Jangan Tebarkan Teori Pembusukan Di Tobasa”, “Kami Ingin Bukti, Bukan Aksi Ribut” dan “Kami Masyarakat Tobasa Peduli Kedamaian dan Ketenangan”.

Sekira pukul 11.30 WIB, delapanpuluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Tobasa (AMAK Tobasa) yang kontra terhadap Bupati tiba di gedung dewan dengan menggunakan beberapa unit mobil. 

Seketika itu secara mendadak muncul puluhan massa tambahan pendukung Bupati Kasmin memasuki areal perkantoran DPRD Tobasa sembari membawa spanduk. 

Ketegangan sempat menyelimuti aksi unjuk rasa kedua kelompok massa yang pro dan kontra itu saat massa kelompok lainnya jalan menuju gedung DPRD Tobasa.

Kapolres Tobasa AKBP Edy Faryadi langsung mengamankan situasi dengan menempatkan kedua kelompok massa tersebut pada dua sisi yang berbeda dengan pembatas personil kepolisian anti huru hara dibantu Satpol PP.

Dalam tuntutannya AMAK Tobasa mendesak dewan menggunakan hak angket agar bupati mengundurkan diri, menuntut agar mengusut beberapa kasus dugaan penyelewengan dan korupsi serta mendesak aparat penegak hukum mempercepat proses hukum. 

Atas desakan massa AMAK Tobasa, akhirnya DPRD Tobasa menerima 20 orang perwakilan dari pengunjuk rasa itu memasuki ruang rapat.

Dalam pertemuan yang dihadiri para pimpinan dan tujuh anggota DPRD Tobasa serta Kapolres disepakati bahwa dewan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa, di antaranya kasus pencetakan sawah, Salib Holong, Dana Alkes Tahun 2012, Asahan III, penyalahgunaan dana antar umat beragama, PAD buldozer, dugaan ijazah palsu, dugaan kasus penerimaan tenaga honorer kategori 2, perlakuan semena-mena terhadap PNS.

Ketua DPRD Tobasa Sahat Panjaitan mengatakan dari beberapa poin yang disampaikan AMAK Tobasa sudah ditangani aparat penegak hukum. 

Dikatakannya, NKRI menganut sistem trias politika artinya saling menghargai dan kerja sama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Terkait Asahan III, kita menghargai kepolisian melakukan tugasnya. 

Kita belum ada menerima surat dari Poldasu terkait status hukum Bupati Tobasa,” katanya.

Terkait perlakuan semena-mena terhadap PNS, Sahat mengatakan sesuai peraturan setiap PNS bersedia di mana pun ditempatkan dan ditugaskan. 

Sementara untuk penyalahgunaan dana antar umat beragama, menjelaskan sesuai peraturan setiap organisasi tidak bisa setiap tahunnya mendapat bantuan. 

Untuk kasus lainnya, pimpinan dewan akan menyurati komisi-komisi untuk melakukan pengusutan melalui instansi-instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan berlaku dan tata tertib DPRD Tobasa.

Sementara itu, Ketua Forum Intelektual Muda Tobasa Siur Bombongan Siahaan yang memimpin gerakan pro Bupati mengutarakan mengenal karakter dan pola pikir pengunjuk rasa yang kontra tersebut. 

Rombongan menilai gerakan AMAK Tobasa itu merupakan satu upaya pembusukan terhadap Bupati Kasmin yang kemungkinan besar berlandaskan kepentingan pribadi.

Dikatakannya sejak kabupaten tersebut berdiri selalu saja ada kelompok tertentu yang melakukan teori pembusukan terhadap kepala daerah demi kepentingan pribadi. “Ketika permintaannya yang selalu memaksakan kehendak terhadap bupati itu tidak terpenuhi, mereka akan melakukan pembusukan dan unjuk rasa. Budaya seperti ini harus dihapuskan di bumi Tobasa,” tegasnya.

Massa kontra bupati itu meninggalkan gedung DPRD dengan pengawalan ketat kepolisian sekira pukul 17.00 WIB. Selanjutnya secara perlahan-lahan massa pendukung bupati juga meninggalkan gedung DPRD Tobasa. 

Beberapa masyarakat mengutarakan apresiasinya terhadap kepiawaian Kapolres Tobasa dan personilnya dalam mengamankan dinamika demokrasi tersebut. (BR6/x)

Sumber : hariansib.co