30 Stand ‘Tarutung Nikmat’ di Tanggul Aek Sigeaon

Taput-ORBIT: Demi menata keindahan lokasi sepanjang Tanggul Aek Sigeaon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sekaligus menjadikannya tempat wisata kuliner yang akhirnya dapat menambah perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) di bawah pimpinan Bupati Nikson Nababan dan Wakil Bupati Mauliate Simorangkir, dalam waktu dekat segera akan melakukan pembenahan dan penataan lokasi dimaksud.

Informasi yang dihimpun Orbit Digital, Senin (28/4). Sedikitnya, sebanyak 30 puluh stand yang akan dijadikan lapak untuk menjajakan wisata kuliner dan merchandise khas daerah ini akan memenuhi lokasi tanggul Aek Sigeon, Tarutung. Dalam waktu dekat, lokasi tanggul Aek Sigeaon dengan puluhan stand ini mungkin saja akan dinamai ‘Tarutung Nikmat’ selaras dengan visi misi Bupati/Wakil Bupati ini untuk mewujudkan nikmatnya perubahan di Tapanuli Utara.

“ Ya, Saya sudah memerintahkan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam upaya pembenahan lapak berjualan di sepanjang tanggul Aek Sigeaon untuk membuang kesan kumuh dan semerawut yang selama ini terlihat di lokasi ini,” terang Nikson

Menurutnya,  lapak  tempat berjualan akan dibangun secara permanen dan memiliki atap canopy yang seragam untuk sedikitnya 30 stand yang akan berdiri. Puluhan stand tersebut selanjutnya akan menjadi lokasi jajakan berbagai jenis dagangan dan ragam makanan khas daerah untuk ditawarkan kepada para pengunjung yang  juga  akan menikmati hembusan semilir angin di pinggiran tanggul.

“Pohon pohon yang ditanami di lokasi ini juga akan dipilihkan pohon jenis Palem, agar rindang dan asri dipinggiran tanggul sesui acuan konsep modern. Soal para pedagangnya, nanti akan diatur Dinas terkait dan pasti akan mewakili 31 desa/kelurahan se-Tarutung. Para pedagang juga akan dibina dengan sistem koperasi sebagai perkumpulannya, yang keseluruhannya tetap dalam kerangka kebersamaan dan persaingan sehat,” katanya sembari tersenyum menilai sebutan lokasi ini yang cocok dinamai ‘Tarutung Nikmat’.

Bupati Taput Nikson Nababan beserta sejumlah SKPD  yang terlibat program pembenahan tanggul turun langsung ke lokasi. Kehadirannya untuk melakukan pantauan atas daerah pinggiran tanggul sungai juga disempatkan untuk menyambangi sejumlah lapak-lapak milik pedagang di sepanjang tanggul ini.

Bupati  yang masih terhitung hari menjalankan amanah rakyat dan masih kental dengan jargon politik ‘Nikmatnya Perubahan’ yang membawa keterpilihannya dalam pesta demokrasi daerah ini, meminta Kadis Cipta Karya Pemkab Taput, Tongam Hutabarat dan Kepala Dinas PUK, Anggiat Rajagukguk untuk merubah konsep penataan tanggul. Penataan tersebut dimulai dari lantai kaki lima tanggul yang akan dilakukan pengeramikan serta pembangunan atap lapak pedagang dengan model canopy yang seragam. Seluruh langkah penataan yang dilakukan diupayakan untuk menciptakan kenyamanan bagi pengunjung yang singgah untuk menikmati keindahan Aek Sigeaon.

“ Panjang tanggul sungai Aek Sigeaon sekitar 600 meter, akan menjadi lokasi pembangunan sedikitnya 30 stand. Lokasi ini akan ditata sedemikian rupa sebagai tempat wisata kuliner dan jajanan merchandise khas daerah,” terang Anggiat Rajagukguk  kepada Orbit Digital mengikuti arahan Bupati Nikson yang diterimanya.

Andil dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Pemkab Taput juga diharapkan dapat segera terealisasi dengan melakukan pengelolaan lokasi tanggul agar nyaman dan indah termasuk kebersihan tempat berjualan serta penyediaan toilet di sekitar lokasi.

Sumber : harianorbit.com

Martin Manurung Siap Menangkan Jokowi di Sumut

Tobasa (28/4)- Pasca Pileg 2014 pada 9 April 2014 lalu, dari hasil rekapitulasi sementara KPU Sumut Martin Manurung, SE, MA memang kalah dari salah seorang caleg Nasdem yang lolos ke senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara

KPU Sumut tersebut Martin memiliki  suara yang cukup banyak namun karena tingkat partisipasi pemilih di Sumut 2 begitu tinggi dengan BPP mencapai 189.000 Partai Nasdem dari Sumut 2 tidak mampu menoreh dua wakilnya di Senayan.

“Suara pribadi yang memilih saya memang lumayan, bahkan lebih tinggi  dari salah seorang caleg DPR RI yang duduk di senayan dari partai lain, ini akan saya bina kembali karena memang dalam kampanye saya selama ini tidak melakukan money politic, untuk memenangkan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7”, ungkapnya.

Martin  Manurung memang kini menjadi idola baru di Sumut, walau kalah Martin Manurung masih sebagai tokoh tervaforit setelah Gus Irawan Pasaribu yang mantan calon Gubernur Sumut baik yang dilansir oleh Lembaga Survey Indonesia.

Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem  memang telah menyatakan koalisi untuk memenangkan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7, namun Martin menjelaskan bahwa kemenangan Jokowi di Sumut tidak hanya datang dari orang partai karena pendukung Jokowi itu banyak dan datang dari berbagai elemen. PDI-Perjuangan dan Partai Nasdem sebagai alat dan jembatan untuk mengenalkan dan memenangkan Jokowi sebagai Presiden berikutnya.  

“Rencananya ke depan pada kampanye Calon Presiden, saya dan teman-teman akan mensinergikan banyaknya relawan dan pendukung Jokowi yang tidak tergabung sebagai kader partai di Sumut, ini akan menarik banyak minat masyarakat di Sumut, kita akan menjelaskan bahwa Jokowi adalah pilihan terbaik untuk memimpin negeri ini ke depan”, tambahnya.

Sumber : fmpb-sumut.blogspot.com

Pendirian Provinsi Sumatera Tenggara, Sejumlah Tokoh Masyarakat Bertemu

Sejumlah tokoh masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) setuju dengan percepatan pendirian Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng). Kesepakatan tersebut dinyatakan dalam pertemuan percepatan pendirian Provinsi Sumatera Tenggara di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (23/1) silam. Pertemuan yang diikuti beberapa figur nasional semacam Letnan Jenderal Pernawirawan Rifa’i Harahap dan Adnan Buyung Nasution itu lebih mengutamakan dipercepatnya penerbitan surat perintah presiden (supres), dengan begitu Rancangan Undang-Undang pembentukan Sumteng bisa dibahas dalam acara sidang pertama di  DPR 2014.

Pertemuan itu pun mendesak Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho agar secepatnya membuat surat rekomendasi pendirian Sumatera Tenggara sebab sampai sekarang rekomendasi itu belum dibuat. Kemudian dalam pertemuan itu pun dipilih Chairuman Harahap, menjadi koordinator pendirian Sumteng untuk nasional, adapun Ir Chaidir Ritonga MM yang sekarang menduduki jabatan wakil ketua DPRD Sumut, sebagai koordinator Sumut, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu dipilih menjadi koordinator wilayah- wilayah yang ikut dalam wilayah Provinsi Sumteng.

Chairuman Harahap mengatakan bahwa supres itu harus secepatnya diperoleh agar pembahasan RUU Sumteng jadi agenda prioritas di DPR-RI. “Misi utama tim ialah meminta presiden menerbitkan supres” ungkapnya. Ia berharap agar tokoh-tokoh Tabagsel yang berada di Jakarta bisa bekerja sama dalam merealisasikan terbentuknya Sumteng. ”Setiap orang harus bekerja, dengan begitu Sumatera Tenggara secepatnya terbentuk,” katanya.

Syahrul M Pasaribu sebagai Bupati Tapsel  menyatakan bahwa supres itu sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembahasan RUU pendirian Sumteng. Dibutuhkan pengawalan  untuk penerbitan supres itu. Ia pun menyebutkan bahwa Pemkab Tapsel siap memberikan kantor bupati yang sekarang jadi kantor gubernur, sementara kantor DPRD jadi kantor DPRD Sumut.

Pada acara itu Tapsel Borkat  MM yang merupakan anggota DPRD berharap pada wakil ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, supaya secepatnya meminta gubernur membuat surat rekomendasi pendirian Sumteng. Di samping itu, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengharap supaya gubernur pun menetapkan Kota Padangsidimpuan menjadi bakal ibukota Sumteng. ”Masalah lain yang dimohon kepada gubernur lewat wakil Ketua DPRD Sumut ialah supaya ia secepatnya menetapkan anggaran pemilihan kepala daerah pertama sesudah Sumatera Tenggara disahkan sebagai provinsi,” yakinnya.

Sumber: metrotapanuli.com

Pemkab Taput Segera Lakukan Mutasi Pejabat

Taput-ORBIT: Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan memastikan dalam waktu dekat akan ada mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten tersebut. Tindakan mutasi menurutnya, untuk mendukung misi pembenahan birokrasi pemerintahan kearah yang lebih baik.

“Pemkab akan melakukan mutasi dan perlu digarisbawahi, mutasi murni untuk pembenahan di Pemkab Taput,” katanya di hadapan ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Taput saat memimpin rapat kordinasi jajaran PNS khususnya pejabat eselon II, III dan IV, Senin (21/4) di Balai Data Kantor Bupati Taput.

Menurutnya mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Taput dilakukan untuk menempatkan para pejabat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya serta memperhatikan senioritas di tubuh PNS.

”Jadi bukan karena ada dendam -dendaman atau suka dan tidak suka. Intinya bagaimana kita membangun Taput kearah yang lebih baik. Untuk itu  mari kita saling merangkul dan bergandengan tangan untuk membangun daerah kita ini. Saya sangat mengharapkan, kita sebagai abdi masyarakat dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Taput,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa tujuan rapat kordinasi yang  digelar adalah untuk menyampaikan berbagai program Pemkab Taput kedepan dibawah kepemimpinan Nikson dan Mauliate yang sekaligus dalam dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja para PNS.

Dalam kesempatan itu, Nikson juga meminta agar Wakil Bupati Taput, Mauliate Simorangkir mengembalikan posisi  PNS yang sebelum masa kepemimpinannya dimutasi  jauh di kecamatan.

“Saya harapkan Pak Wabub mengembalikan para PNS yang mengalami nasib jauh dari sanak keluarga dan menata kembali ke posisi semula,” katanya.

Sumber: harianorbit.com

Hasil Penghitungan Suara Pemilu di Taput, Golkar Unggul di DPR dan DPRD Taput, Nasdem di Provinsi

Tarutung (SIB)- Hasil perhitungan suara Pemilu 2014 pada Parpol dan calon legislatif (Caleg) dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di Sopo Partukoan Tarutung diputuskan KPUD Taput, Selasa (22/4). Proses rekapitulasi suara dimulai Sabtu (19/4) kemarin.

Selama berlangsung rapat pleno, Panwaslu dan KPUD Taput menerima beberapa temuan pelanggaran yang terjadi di dua TPS yakni, di TPS 1 Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung dan TPS 2 Desa Parit Sabungan Kecamatan Siborongborong. 

Dari TPS 1 Desa Jambur Nauli Tarutung, Panwaslu dan komisioner KPU menemukan data surat suara dari PPK tidak sama dengan data C1 yang ada pada Panwaslu dan KPU. Pelanggaran yang ditemukan, dari 257 total surat suara, ada 65 surat suara yang tidak digunakan, 8 hilang dan 2 surat suara tidak sah. Jadi total surat suara yang dihitung PPK hanya 182 suara. Dan data itu tidak sebanding dari C1. 

Sedangkan untuk TPS 2 Desa Parit Nauli Kecamatan Siborongborong, pelanggaran yang ditemukan dalam kotak suara, formulir C1 hilang dari kotak suara.

Semua pelanggaran itu telah dilaporkan ke Panwaslu Taput  dan akan ditindaklanjuti proses hukumnya ke Polres.

Hasil

Dari putusan Pleno yang dibacakan KPUD Taput, hasil perhitungan suara untuk Parpol dan Caleg DPR RI sebagai berikut, Partai Nasdem 31789, PKB 3665, PKS 1099, PDIP 27399, Golkar 16890, Gerindra 10763, Demokrat 31818, PAN 4402, PPP 359, Hanura 11167, PBB 335, PKPI 2476. 

Peringkat perolehan suara tertinggi untuk Parpol dan Caleg DPR RI, dipegang oleh Partai Demokrat yang memperoleh 31818 suara, peringkat kedua Nasdem 31818 dan peringkat ketiga PDIP 27399. 

Sementara itu, perhitungan suara untuk Parpol dan Caleg DPRD Provinsi, Nasdem 24694, PKB 11558, PKS 1874, PDIP 15301, Golkar 23472, Gerindra 10770, Demokrat 23518, PAN 3888, PPP 258, Hanura 7724, PBB 315, PKPI 18570.

Berdasarkan perengkingan, Partai Nasdem di peringkat satu dengan 24694 suara, peringkat kedua Demokrat 23518 suara, peringkat ketiga Golkar 23472. 

Sedangkan perolehan suara untuk Parpol dan Caleg Kabupaten Taput yang memperebutkan 35 kursi di DPRD diklasifikasikan dalam 5 Dapil. 

Untuk Dapil Taput 1 hasil perhitungan suaranya sebagai berikut, Partai Nasdem memperoleh 3043 suara, PKB memperoleh 1074 suara, PKS memperoleh 148 suara, PDIP memperoleh 3125 suara, Golkar memperoleh 5452 suara, Gerindra memperoleh 3622 suara, Demokrat memperoleh 4600 suara, PAN memperoleh 2808 suara, PPP memperoleh 300 suara, Hanura memperoleh 6400 suara, PBB memperoleh 13 suara dan PKPI memperoleh 3390 suara.

Perolehan suara untuk Dapil 2 Taput yakni, Partai Nasdem mempereh 4194 suara, PKB memperoleh 2345 suara, PKS memperoleh 17 suara, PDIP memperoleh 2326 suara, Golkar memperoleh 5191 suara, Gerindra memperoleh 2944 suara, Demokrat memperoleh 2143 suara, PAN memperoleh 2974 suara, PPP memperoleh 0 suara, Hanura memperoleh 4054 suara, PBB memperoleh 2 suara dan PKPI memperoleh 1132 suara.

Hasil perhitungan suara dari Dapil 3 Taput terinci sebagai berikut, Partai Nasdem memperoleh 5782 suara, PKB memperoleh suara 3017 suara, PKS memperoleh 19 suara, PDIP memperoleh 2663 suara, Golkar memperoleh 3298 suara, Gerindra memperoleh 5296 suara, Demokrat memperoleh 1227 suara. PAN memperoleh 4421 suara, PPP memperoleh 4 suara, Hanura memperoleh 2053 suara, PBB memperoleh 6 suara, PKPI memperoleh 1844 suara.

Sementara itu, perhitungan suara dari Dapil 4 sebagai berikut, Partai Nasdem memperoleh 3713 suara, PKB memperoleh 1528 suara, PKS memperoleh 2243 suara, PDIP memperoleh 8280 suara, Golkar memperoleh 5892 suara, Gerindra memperoleh 3898 suara, Demokrat memperoleh 3659 suara, PAN memperoleh 2426 suara, PPP memperoleh 2 suara, Hanura memperoleh 665 suara, PBB memperoleh 5 suara dan PKPI memperoleh 3156 suara.

Dan untuk perolehan suara dari Dapil 5 Taput sebagai berikut, Partai Nasdem memperoleh 2470 suara, PKB memperoleh 2596 suara, PKS memperoleh 13 suara, PDIP memperoleh 2273, Golkar memperoleh 3088 suara, Gerindra memperoleh 1963 suara, Demokrat memperoleh 3477 suara, PAN memperoleh 1605 suara, PPP memperoleh 128 suara, Hanura memperoleh 1039 suara, PBB memperoleh 241 suara dan PKPI memperoleh 505 suara. 

Dari total kelima Dapil, perolehan suara terbanyak dipegang oleh Partai Golkar yang memperoleh 22921 suara, peringkat kedua dipegang oleh Partai Nasdem yang memperoleh 19472 suara dan peringkat ketiga dipegang oleh PDIP yang memperoleh suara 18667 suara. 

Dari total semua perolehan suara yang ada di 5 Dapil, PDIP memperoleh 6 kursi di DPRD, Partai Golkar memperoleh 5 kursi dan Nasdem memperoleh 5 kursi. 

Wajah Baru

Sebanyak 23 dari total 35 kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) periode 2014-2019 diisi  wajah baru sesuai hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) Taput  tentang penetapan perolehan suara Parpol untuk calon anggota DPRD Taput hasil pemilu 2014, Kamis (24/4).

Wajah-wajah baru itu ialah, Fatimah Hutabarat dari Partai Nasdem, Maruli Panjaitan dari PDIP, Frengky P Simanjuntak dari Hanura, Pitua Simorangkir PKP.  Keempat Caleg itu dari Dapil Taput 1 yang meliputi Kecamatan  Tarutung, Siatas Barita dan Adiankoting.

Sedangkan Caleg yang duduk dari Dapil Taput II yang meliputi Kecamatan Sipoholon, Pagaran dan Parmonangan yakni, Rezeki Hutabarat dari Partai Nasdem, Marconis Siregar dari PDIP,  Lamhot Sipahutar Golkar,  Simpati Manalu dari PAN, dan Tota Situmeang dari Hanura.

Untuk  Dapil Taput III yang meliputi Kecamatan Siborongborong dan Muara yakni, Kasnur Silaban Partai Nasdem,  Hulman Nababan dari PDIP, Tiurma Lumbantoruan dari Gerindra,  Dapot Nababan dari PAN, dan Suhartono Sihombing dari  Hanura.  

Sementara itu dari Dapil Taput IV yang  daerah pemilihannya meliputi Kecamatan Sipahutar, Pangaribuan dan Garoga yakni, Maradona Simanjuntak dari Partai Nasdem, Ramli Tampubolon dari PDIP, Emmi Lestari Pakpahan dari Demokrat,  Sahal Tua Hutapea dari PAN dan Jaminto Simanjuntak dari PKPI.

Dari Dapil Taput V yang meliputi Kecamatan Pahae Jae, Pahae Julu, Simangumban dan Purbatua yakni, Mauliate Simorangkir dari Partai Nasdem, Novada Sitompul dari PKB, Antonius Tambunan dari Golkar  dan Rio S Panggabean dari Demokrat.

Wajah Lama

Wajah lama yang berhasil bertahan yakni,  Bangun Lumbantobing dari Partai Golkar  Regule Simanjuntak dari Golkar, Ronal Simanjuntak dari Golkar, Charles Simanungkalit dari PKB, Renold Tampubolon dari PKB, Poltak Pakpahan PDIP, Sahat Sibarani dari Partai Gerindra, Poltak Sipahutar dari Gerindra, Jonggi Lumbantobing dari Gerindra, Sanggam Lumbantobing dari PAN, Dapot Hutabarat dari Demokrat dan  Ottonyer Simanjuntak dari PDIP.

Ketua KPUD Taput  Rudolf Sirait saat dikonfirmasi mengatakan, semua data  itu sesuai dengan hasil penghitungan suara mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kecamatan dan terakhir rekapitulasi rapat pleno terbuka yang diselenggarakan  KPU. Selanjutnya direkapitulasi ulang lagi di KPU Provinsi, kemudian sesuai tahapan Pileg akan ditetapkan tanggal 12 Mei nanti.  

Sementara itu, walau bukan dominan di DPRD Taput, namun perolehan kursi PDI-Perjuangan sebanyak 6 kursi menjadikan mereka pemenang. Ketua DPRD Taput periode 2014-2019, dipastikan akan menjadi milik partai berlambang “Banteng gemuk” itu.

“Sebagai Ketua DPC PDI-Perjuangan Taput, saya menjamin kami tidak akan bisa dibungkam oleh eksekutif. Kami akan mengontrol eksekutif. Terlebih, walau diusung PDI-Perjuangan, Bupati Taput Nikson Nababan pernah meminta agar kami lebih intens memberikan kritik kepadanya,” ujar Ottoniyer Simanjuntak kepada wartawan, di Sekretariat partainya di Jalan DI Panjaitan.(A20/E3)

Sumber : hariansib.co

Bupati Taput Tinjau Ulang Ijin Penebangan Kayu

Tapanuli Utara (SIB)- Menyahuti program pemerintah "Go green", Bupati Taput Nikson Nababan meninjau ulang semua ijin penebangan kayu se-Tapanuli Utara. Penyelamatan ekosistem dan lingkungan menjadi fokus utama.

"Penertiban ijin penebangan kayu ini penting karena sangat berbahaya bagi lingkungan, jika tetap dilanjutkan. Untuk sementara semua penebangan kayu di Taput harus dihentikan. Kami akan tinjau ulang semua ijin yang pernah dikeluarkan," katanya saat meninjau  di lokasi penebangan kayu di daerah Sitarelaman Kecamatan Adiankoting, Kamis (24/4). 

Di sana, bupati memerintahkan Kadis Kehutanan Alboin Siregar untuk memasang plank penghentian aktifitas penebangan. Sayangnya, saat turun ke lokasi itu, bupati yang juga didampingi Plt Sekda HP Marpaung dan Kabag Humas Pahala Tobing tidak menjumpai aktifitas penebangan, hanya tumpukan kayu saja.

Masalah penebangan kayu, diakui Nikson, menjadi persoalan rumit. Jika dibiarkan akan mengurangi daerah resapan dan penyangga air. Apalagi, topografi Taput yang berbukit-bukit sangat rentan dengan rawan longsor.

"Dengan berbagai faktor lingkungan dan keselamatan itu, praktik penebangan kayu dihentikan sementara," kata Nikson. (E3/f)

Sumber : hariansib.co

LSM Lapor Komisioner KPU Taput ke Polisi

Taput-ORBIT: Oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara  Galumbang Hutagalung yang menjabat koordinator Divisi Logistik , bakal berurusan dengan hukum. Pasalnya, dia  dituding telah melakukan pemalsuan surat dalam memuluskan langkah merebut kursi komisioner dilembaga Pemilu tersebut.

“Kita menilai telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oknum Komisioner KPUD Taput, Galumbang Hutagalung saat mengikuti seleksi Calon Anggota KPU beberapa waktu lalu. Hal inilah yang menjadi materi laporan kita untuk ditindaklanjuti pihak Kepolisian,” sebut San Riko Lumbantobing, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau dan Pemerhati Pembangunan Daerah (P3D) Kabupaten Taput kepada Orbit Digital, Rabu (23/4) di Tarutung.

Menurut San Riko, setidaknya dua oknum utama yang terlibat dan menjadi oknum terlapor I, dan II dalam materi pelaporan, yakni Galumbang Hutagalung yang memiki 2 alamat  masing masing di Jalan Sisingamangaraja No.287 Kecamatan Tarutung, Taput serta di Jalan Cempaka III No. 3 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan terlapor II, Maria Sihombing, oknum Kepala Dinas Catatan Sipil Pemkab Taput dituding telah melakukan tindakan pemalsuan surat berupa selembar Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“ Kita menemukan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 atau satu hari sebelum pendaftaran seleksi Calon Anggota KPUD ditutup, Galumbang telah mendapatkan KTP baru setelah sebelumnya kita ketahui jika dirinya (Galumbang-red) merupakan warga Medan,” papar Riko.

Dia menilai jika dalam dugaan tindak pidana ini, Galumbang dan Maria Sihombing bisa dijerat dengan 263 dan 266 KUHPidana tentang pemalsuan surat.

“Soalnya, dalam seleksi tersebut, memang KTP merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti agenda itu. Makanya, mungkin ingin menyaru menjadi warga Taput demi memuluskan langkah dalam seleksi pendaftaran, dirinya memilih untuk melakukan tindakan melanggar hukum dengan berupaya mendapatkan KTP Taput,” tukasnya.

Keterangan terpisah yang dihimpun Orbit Digital di Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Taput. Kapolres Taput, AKBP Verdy Kalele melalui Kasubbag Humasnya, Aiptu W Baringbing membenarkan bahwa pihaknya yakni Kepala Seksi Administrasi Umum Polres Taput  telah menerima laporan atas nama pelapor, San Riko Lumbantobing, Ketua LSM LP3D  yang menyoal adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oknum Komisioner KPUD Taput, Galumbang Hutagalung.

Menyikapi adanya laporan ini, Galumbang Hutagalung yang dituding melakukan pemalsuan surat melalui selulernya mengaku sedang sibuk dalam agenda rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) 2014.

“Nanti ajalah kita bicarakan di Tarutung ya, soalnya saya sedang sibuk rekapitulasi di Medan,” dalihnya menutup sambungan telepon.

Sumber: harianorbit.com

Dirut PDAM Mual Natio Tonggor Diperiksa Tipikor

Taput-ORBIT:  Pengusutan dugaan korupsi dana penyertaan modal senilai Rp1,5 Miliar rupiah  yang dicairkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Tahun anggaran 2013, untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Natio kembali dilakukan unit Tipikor Polres Taput.

Informasi dihimpun Orbit Digital, Jumat (11/4), penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Taput yang diwujudkan dalam bentuk fisik pipanisasi saluran air bersih ini menjadikan Direktur Utama PDAM, N Tonggor Hutagalung harus menjalani pemeriksaan selama 12 jam penuh.

Hal ini merupakan lanjutan pengusutan, setelah sebelumnya pemeriksaan atas oknum Panitia Pembuat Komitmen (PPK) M Simanjuntak dan oknum Ketua Panitianya, Despin Butarbutar usai dilakukan.

“Betul, kita telah memintai keterangan Dirut PDAM Mual Natio, N Tonggor Hutagalung atas dugaan ini,” tegas Ipda Krisnat Napitulu, Kanit Tipikor Polres Taput kepada Orbit Digital.

Disebutkan, permintaan keterangan tersebut dilakukan semalam, selama hampir kurang lebih 12 jam. Dimana, pemeriksaan tersebut diawali pukul 09.00 wib hingga berakhir sekitar pukul 21.00 WIBb, malam hari.

“Ada sekitar 26 pertanyaan yang diajukan penyidik. Semuanya berkaitan dengan dugaan korupsi yang sedang kita lidik,” ujar Krisnat.

Menyikapi hal ini, Ketua LSM Obor Monitoring Citra Independen (OMCI) Sumut, Maniur Manalu sebagai pihak yang pertama sekali mengendus dugaan ini menyebutkan jika apresiasi atas kinerja Unit Tipikor Polres Taput pantas diberikan demi semangat pemberantasan korupsi di daerah ini.

“Soal pengusutan dugaan ini, aparat harus kita apresiasi. Dan harapan kita, oknum oknum yang terbukti bersalah, nantinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” sebutnya.

Menurut Maniur, indikasi dugaan korupsi atas proyek pipanisasi PDAM Mual Natio sangat terpapar secara jelas. Sebab dalam jangka waktu pelaksanaan pengerjaan proyek saja, dimana seluruh kegiatan dapat rampung dalam waktu satu bulan adalah merupakan hal yang sangat mencurigakan. Sehingga, pemikiran logika akan menyimpulkan jika kegiatan pengerjaan dilaksanakan jauh hari sebelum proses tender proyek dilakukan.

“Lihat saja, pengerjaannya saja  hanya dilakukan dalam jangka waktu satu bulan. Dimana, dimulainya sekitar akhir April dan rampung akhir Mei 2013 lalu. Itu kan hal yang sulit dipercaya,” terangnya.

Dikatakan Maniur, kenyataan tersebut semakin menguatkan dugaan atas fiktifnya penggunaan dana APBD tersebut. Hal itu mengingat bahwa pada tahun anggaran yang sama, intansi tersebut juga mendapat kucuran dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekitar kurang lebih Rp 2 Miliar.

“Setidaknya, dari poin pelaksanaan pengerjaan proyek itu saja, dugaan tumpang tindih pengerjaan dari dua sumber dana berbeda yang berujung pada fiktifnya laporan salah satu bukti pengerjaan akan semakin kuat,” pungkasnya.

Sumber : harianorbit.com

Proyek Pemasangan Pipa PDAM Mual Natio Diduga Bermasalah

Taput-ORBIT: Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Obor Monitoring Citra Independen (OMCI) Sumut Maniur mengatakan,  sejumlah Rp. 1,5 Miliar rupiah dana penyertaan modal yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) tahun anggaran 2013, untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Natio diduga fiktif dan menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara. Temuan itu menurut Maniur telah dilaporkan ke aparat hukum.

Kini adanya dugaan korupsi di tubuh instansi itu kembali disorot, terkait proyek pemasangan jaringan pipa air minum di Kecamatan Tarutung senilai Rp. 1,9 Miliar yang bersumber dari APBD Taput tahun anggaran 2014.

“Kita menduga proyek jaringan pipa ini penuh dengan konspirasi. Hal ini kita simpulkan berdasarkan temuan yang didapat dari lapangan,” kata  Maniur, Jumat (4/4) di Tarutung.

Dia menyebutkan dugaan konspirasi dalam penetapan anggaran tersebut juga tercantum dalam laporan tindak pidana korupsi kepada aparat kepolisian. Dalam laporan itu disebutkan jika proyek senilai Rp.1,9 Miliar untuk paket pekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum di Kecamatan Tarutung dilakukan pelelangan pada 11 Maret 2014 pemenangnya diumumkan pada 21 Maret.

Namun, Direktur PDAM Mual Natio, N Tonggor Hutagalung telah memerintahkan oknum pemenang tender untuk melaksanakan pengerjaan di lapangan sebelum proses pelelangan dimulai. Sehingga,  ketika pemenang tender diumumkan, pengerjaan proyek justru sudah hampir rampung.

“Pemenang tender proyek diumumkan 21 Maret 2014  atas nama CV Teksinom’82 beralamat di Jalan DR. TB Simatupang, Tarutung. Namun diduga penuh dengan rekayasa. Apalagi proyek telah mulai dikerjakan awal Januari 2014,” papar Maniur.

Menurut Maniur, persoalan ini sudah dilaporkan ke aparat hukum yang diterima Kepala Administrasi Umum (Kasium) Markas Kepolisian Resort Tapanuli Utara.

Kapolres Taput, AKBP Verdy Kalele melalui Kasubbag Humas, Aiptu W Baringbing yang dikonfirmasi Orbit Digital mengenai dugaan korupsi tersebut membenarkan pihaknya telah menerima laporan.

“Benar, kita ada menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Mual Natio yang dilaporkan Ketua LSM OMCI Sumut,” kata Baringbing.

Sementara itu Direktur PDAM Mual Natio,  N. Tonggor Hutagalung, yang dikonfirmasi Orbit Digital membantah tudingan LSM tersebut. “Soal proyek pengerjaan jaringan pipa tersebut, sama sekali belum terlaksana, sebab proses tender saja baru dilakukan bulan Maret lalu,” dalihnya.

Menurutnya, proyek pengerjaan jaringan pipa air minum sepanjang 4.811 meter dari APBD Taput 2014 sama sekali belum dilaksanakan.

Dia menjelaskan bahwa meskipun memang benar ada pengerjaan pipanisasi jaringan air minum pada Januari, namun, tidak ada kaitannya dengan proyek jaringan pipa air minum 2014.

“Memang ada pengerjaan pada bulan Januari. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan proyek jaringan pipa 2014, jadi anggarannya beda. Kita yang mengakomodir bertujuan untuk merealisasikan keinginan para petani  yang sangat membutuhkan pengairan untuk sawah mereka,” papar Tonggor.

Namun dia tidak  bersedia memberikan keterangan lebih detail soal pengerjaan yang telah berlangsung tersebut.

Sumber : harianorbit.com

Polres Taput Bidik Dana Penyertaan Modal PDAM

Taput-ORBIT: Dana penyertaan modal sejumlah Rp 1,5 Miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput),untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara. Demi semangat pemberantasan korupsi di daerah ini serta upaya penyelamatan keuangan negara, Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Taput, Ipda Krisnat Napitupulu kepada Orbit Digital menegaskan kucuran dana tersebut menjadi salah satu poin yang akan dibidik pihak kepolisian.

“Kita memang sedang melakukan pengusutan terkait dugaan permasalahan dana penyertaan modal dari APBD Taput kepada instansi PDAM Mual Natio, Taput yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah/Negara,” tegas Krisnat kepada Orbit Digital, Selasa (1/4) di Tarutung.

Disebutkan, pihaknya Jumat lalu telah melakukan pemeriksaan atas dua oknum yang dituding paling bertanggung jawab atas dugaan ini. Mereka masing masing adalah oknum Panitia Pembuat Komitmen (PPK) M. Simanjuntak dan oknum Ketua Panitianya, Despin Butarbutar.

“Dugaan ini menjadi bidikan kita. Dan sebagai langkah awal pengusutan kita sudah memintai keterangan atas oknum PPK serta Ketua Panitianya,” sebutnya.

Sementara, Despin Butarbutar, Ketua Panitia yang dimaksudkan Krisnat menjawab konfirmasi Orbit Digital .Diakui, jika dirinya sudah dimintai keterangan terkait hal itu.

” Betul, saya diperiksa hari Jumat lalu. Tapi saya merasa jika soal dana penyertaan modal tersebut tidak ada masalah disana.  Saatdiperiksa saya ungkapkan saja segala sesuatu soal penyertaan modal itu. Tidak ada yang menyalah disana,” jawabnya.

Terpisah, Ketua LSM Obor Monitoring Citra Independen (OMCI) Sumut, Maniur Manalu menegaskan bahwa soal penyertaan modal tersebut memang sarat masalah. Menurut investigasinya, pada tahun anggaran 2013, soal penyertaan modal yang dianggarkan di APBD dinilai fiktif. Sebab, pada tahun anggaran yang sama, kucuran dana senilai Rp. 2 Miliar kurang lebih juga didapatkan instansi tersebut dari APBN 2013.

” Makanya, kita menduga jika dana penyertaan modal dari APBD tersebut masuk ke kantong pribadi oknum oknum tertentu. Dan untuk ini, kita mendukung sepenuhnya jika aparat hukum siap menuntaskan hal ini,” pungkasnya.

Sumber: harianorbit.com

Pengamat: Diduga Sejumlah Oknum DPRD Taput ‘Disuap’ Proyek

Taput-ORBIT: Pengamat pembangunan di Tapanuli Utara, Richard Pakpahan menyampaikan keprihatinan lambannya pembangunan di wilayah itu selama satu dekade belakangan ini.

Keterpurukan pembangunan, kata dia, Senin (24/3) mulai dari penurunan kualitas infrastruktur hingga realisasi pembangunan daerah yang terkesan jalan di tempat. Kondisi ini, sebutnya menjadi awal stagnasi perekonomian masyarakat.

“Salah satu penyebabnya karena  tugas pengawasan yang mandul, akibat para wakil rakyat di Kabupaten Taput  diduga ikut menikmati berbagai proyek,” katanya kepada wartawan di Tarutung. Padahal, sebut dia  seharusnya wakil rakyat bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas.

Disebutkannya, keterpurukan daerah ini sebagai imbas pengawasan legislator yang mandul diduga merupakan sebuah korporasi yang sistematis antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengawas. Dimana sejumlah oknum anggota DPRD Taput telah melupakan tugas dan tanggungjawabnya  hanya karena telah dicekoki berbagai proyek.

Menurut Richard yang juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Keadilan Taput ini, banyak temuan yang yang bisa memperkuat dugaan sejumlah oknum wakil rakyat di wilayah itu ‘bermain’ sejumlah proyek pembangunan sarana prasarana, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta sumber dana lainnya.

“Nyaris seluruh wakil rakyat ini memiliki proyek. Hal tersebutlah yang mungkin menjadi poin yang memaksakan fungsi pengawasannya sengaja dilupakan,” ujarnya.

Dalam data hasil investigasi LSM Pijar Keadilan, masing masing oknum wakil rakyat daerah ini diduga pemilik proyek, meski dalam kontrak pelaksanaan proyek tersebut memang mencantumkan nama orang lain. Dugaan tersebut diperkuat dengan sejumlah keterangan masyarakat setempat, serta informasi dari instansi terkait.

Sejumlah Nama

Hasil investigasi LSM Pijar Keadilan, terungkap sejumlah nama oknum anggota DPRD Sumut, yang diduga ikut menikmati proyek berasal dari uang rakyat di antaranya,  FL FS, oknum pimpinan DPRD Taput, diduga mendapatkan  proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN Hutaraja, Kecamatan Sipoholon serta sejumlah proyek lainnya.

RS dan BL dari Fraksi Partai Golkar, R disebut-sebut ikut bermain di proyek pembangunan gedung baru Kantor Lurah Siborongborong, sedangkan,BL proyek  pembangunan RKB di SMAN 1 Tarutung.

Selain itu, DH, RS dan HS, masing masing wakil rakyat dari Partai Demokrat juga disebut memiliki sejumlah proyek semisal pembangunan jalan setapak cor di desa Siarangarang, Tarutung.

Kemudian OS, TKP, dan PP juga disebut sebagai  oknum dalam pengerjaan rehab kantor Camat Siatasbarita, pengaspalan di Desa Silando Muara, serta proyek normalisasi Aek Sampean, Desa Sampagul di Kecamatan Pangaribuan.

Sejumlah proyek pengaspalan jalan di Desa Parsibarungan, Pangaribuan juga dituding sebagai gawean oknum wakil rakyat dari Partai Hanura, masing masing ST, BS dan ML.

Sedangkan, wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa, yakni TL,, RT, TBS juga memiliki peran yang sama dalam pengerjaan proyek di Desa Butar Kecamatan Pagaran, serta sejumlah proyek irigasi lainnya.

Selanjutnya, DH dan RS selaku wakil rakyat dari Partai PKPB juga memiliki proyek yang sama dalam pengerjaan proyek pembangunan Jalan setapak menuju Gedung Serbaguna Sipahutar, pengaspalan jalan menuju Aek Nauli II, serta drainase SMPN 1 Sipahutar.

Peranan yang sama dalam pengerjaan proyek Jembatan Seminarium Sipoholon, serta proyek rehab SMPN2 di Kecamatan Muara juga disebut dilakoni dua wakil rakyat dari PPRN, yakni, SM dan LS.

Wakil rakyat lainnya, masing masing JS dan J Sr yang merupakan perwakilan Partai Partai Damai Sejahtera (PDS) di DPRD Taput juga disebut memiliki peranan yang sama dalam pengerjaan rehab SDN Desa Aritonang di Kecamatan Muara.

Kemudian DH dan AS  dari Partai Patriot juga berperan sama dalam proyek pembangunan jembatan di Desa Pohan Tonga Siborongborong dari anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Disebutkan juga, SS dari Partai PIS serta SL dan PS, wakil rakyat dari Partai Buruh  terindikasi sebagai oknum utama di balik pengerjaan proyek drainase di lokasi SMPN2 Garoga, dan drainase di Desa Parsorminan Garoga. Serta pembangunan lantai jemur padi di desa Hutaraja Sipoholon, dan proyek pengaspalan jalan di desa Sitabotabo, juga di Desa Sibontar Kecamatan Siborongborong.

Anggota DPRD Taput dari Partai Gerindra masing masing JL, dan PS juga tak lepas dari indikasi yang sama dalam proyek pelaksanaan proyek rehab SMK Swasta HKI Tarutung.

Selanjutnya, MS, CS, SS, BL, MH, dan JTM juga terlibat permainan proyek pembangunan drainase di Desa Rurajulu Sipoholon, pembangunan jalan Lumban Pinasa Garoga, serta proyek pembangunan irigasi di Desa Sibalanga Garoga.

Terkait pernyataan yang dikeluarkan Richard. Hampir seluruh anggota DPRD Taput tidak bersedia memberikan tanggapan, kecuali Joni Tombang Marbun, wakil rakyat asal Partai Merdeka ini membantah hal yang diutarakan Richard.

Dia bahkan mengaku pernah mencoba meminta proyek ke Dinas Pekerjaan Umum, namun tidak terkabul.

“Setahu saya anggota DPRD Taput tidak ada jatah proyek. Kemarin kita coba minta proyek ke PU gak dikasih, katanya melalui prosedur aja tender melalui LPSE, berarti gak ada peluang neko nekoan,” tulisnya melalui  pesan singkat yang diterima Orbit Digital.

Sumber : harianorbit.com